Hukuman Mati: Tinjauan Yuridis di Persimpangan Kedaulatan dan Hak Asasi
Hukuman mati, sebagai sanksi pidana tertinggi, selalu menjadi episentrum perdebatan global. Di Indonesia, kebijakan ini tetap dipertahankan untuk tindak pidana tertentu. Artikel ini menyajikan analisis yuridis singkat mengenai landasan, kontroversi, dan argumentasi seputar penerapan hukuman mati dalam kebijakan pemerintah.
Landasan Yuridis Kebijakan
Secara yuridis, landasan hukuman mati di Indonesia tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penerapannya dikhususkan bagi ‘kejahatan luar biasa’ (extraordinary crimes) yang dianggap mengancam keamanan dan ketertiban umum secara fundamental. Konstitusi, UUD 1945, mengakui hak untuk hidup (Pasal 28A), namun putusan Mahkamah Konstitusi mengindikasikan bahwa hak ini dapat dibatasi melalui undang-undang demi penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Artinya, secara hukum positif nasional, hukuman mati memiliki legitimasi.
Dilema Hak Asasi Manusia
Namun, kebijakan hukuman mati berhadapan langsung dengan prinsip hak asasi manusia universal, khususnya hak untuk hidup yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kalangan pegiat HAM berargumen bahwa hukuman mati bersifat ireversibel, kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, serta membuka peluang kesalahan yudisial yang fatal. Ini menciptakan ketegangan antara kedaulatan hukum nasional dan komitmen terhadap norma HAM internasional.
Argumen Kebijakan dan Kepentingan Negara
Di sisi lain, pemerintah dan pendukung hukuman mati berlandaskan pada beberapa argumen kunci: efek jera (deterrence) baik umum maupun khusus, retribusi atau pembalasan setimpal bagi pelaku kejahatan serius, serta perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan berat. Argumen kedaulatan negara untuk menentukan sistem hukumnya sendiri juga menjadi pijakan kuat dalam mempertahankan kebijakan ini, mengingat adanya penolakan terhadap intervensi asing dalam urusan domestik.
Kesimpulan
Sebagai penutup, analisis yuridis menunjukkan bahwa kebijakan hukuman mati di Indonesia memiliki landasan hukum positif yang kuat, namun senantiasa berada dalam pusaran perdebatan etis dan HAM. Ini adalah isu kompleks yang menuntut keseimbangan antara penegakan hukum, keadilan bagi korban, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Debat ini akan terus berlanjut seiring dinamika hukum dan pandangan masyarakat global.
