Hoaks: Momok Kebijakan, Pengikis Kepercayaan
Hoaks, fenomena disinformasi yang merajalela di era digital, telah melampaui sekadar gangguan sosial. Dampaknya kini merasuk jauh ke dalam sendi-sendi tata kelola negara, terutama dalam pembentukan dan implementasi kebijakan pemerintah.
Penyebaran hoaks dapat menciptakan narasi palsu yang memicu kepanikan, ketidakpastian, atau bahkan perlawanan publik terhadap program-program pemerintah yang sebenarnya bermanfaat. Misalnya, informasi palsu tentang vaksin atau kebijakan ekonomi dapat menggiring opini publik pada kesimpulan yang keliru, memaksa pemerintah untuk bereaksi defensif atau bahkan merevisi kebijakan yang telah dirancang matang berdasarkan data dan analisis.
Lebih jauh, hoaks menguras energi dan sumber daya pemerintah yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan. Pemerintah terpaksa menghabiskan waktu dan anggaran untuk klarifikasi, edukasi, dan penegakan hukum terhadap penyebar hoaks. Akibatnya, fokus terpecah, inovasi terhambat, dan yang paling krusial, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah terkikis. Kepercayaan yang runtuh membuat kebijakan sulit diterima dan diimplementasikan secara efektif, bahkan yang paling krusial sekalipun.
Singkatnya, hoaks bukan hanya mengganggu, tetapi berpotensi membelokkan arah kebijakan, menciptakan instabilitas, dan merusak fondasi kepercayaan antara pemerintah dan rakyatnya. Melawan hoaks bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kolektif untuk menjaga integritas kebijakan dan masa depan bangsa.