BPD: Penentu Arah Desa, Penjaga Aspirasi Rakyat
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sering disebut sebagai parlemen mini desa. Ia adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, memegang peran sentral dalam pengambilan kebijakan. Kedudukan BPD bukanlah sekadar pelengkap, melainkan mitra sejajar Pemerintah Desa (Pemdes) dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan.
Sebagai lembaga legislatif desa, BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta membahas dan menyepakati peraturan desa. Dalam pengambilan kebijakan, BPD memiliki wewenang krusial:
- Penetapan Peraturan Desa (Perdes): Bersama Kepala Desa, BPD membahas dan menyepakati Perdes yang menjadi payung hukum bagi tata kelola desa, mulai dari pembangunan, keuangan, hingga pelayanan publik. Perdes ini adalah produk kebijakan tertinggi di tingkat desa.
- Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): BPD turut serta secara aktif dalam merumuskan dan menetapkan APBDes, memastikan alokasi dana desa sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat.
- Pengawasan: BPD mengawasi kinerja Kepala Desa dan perangkat desa dalam melaksanakan peraturan desa dan kebijakan yang telah disepakati, menjamin transparansi dan akuntabilitas.
- Penampung Aspirasi: BPD menjadi jembatan antara masyarakat dan Pemdes, menyerap gagasan, keluhan, dan kebutuhan warga untuk diintegrasikan dalam kebijakan desa.
Relasi BPD dengan Kepala Desa adalah kemitraan yang konstruktif. Bukan hanya pengawas, melainkan juga rekan kerja yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Keseimbangan peran antara BPD dan Pemdes inilah yang memastikan kebijakan desa lahir dari proses partisipatif dan demokratis.
Singkatnya, BPD adalah pilar demokrasi desa yang vital. Kehadirannya menjamin bahwa setiap kebijakan desa tidak hanya efisien, tetapi juga representatif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan seluruh warga desa. Dengan demikian, BPD memastikan pembangunan desa berjalan sesuai harapan dan kebutuhan rakyatnya.