Otonomi Wilayah: Pedang Bermata Dua bagi Ekonomi Lokal
Otonomi wilayah, sebagai manifestasi desentralisasi kekuasaan, telah mengubah lanskap pembangunan di Indonesia. Tujuannya mulia: mendekatkan pelayanan publik, mendorong inovasi lokal, dan mempercepat pembangunan ekonomi sesuai potensi daerah. Namun, implementasinya membawa konsekuensi yang bervariasi, layaknya pedang bermata dua bagi ekonomi lokal.
Di satu sisi, otonomi memberikan berkah besar. Pemerintah daerah kini memiliki kewenangan lebih besar untuk mengenali dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokalnya, seperti pertanian, pariwisata, atau industri kreatif. Kebijakan ekonomi dapat dirancang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, mendorong iklim usaha yang kondusif, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi di sektor-sektor unggulan. Daerah dapat berinovasi dalam menarik investor dan mengembangkan UMKM, memutus ketergantungan pada pusat.
Namun, di sisi lain, otonomi juga bukan tanpa tantangan dan risiko. Potensi kesenjangan antardaerah bisa melebar, di mana daerah kaya sumber daya semakin maju, sementara yang miskin tertinggal akibat keterbatasan kapasitas SDM atau minimnya inovasi. Fragmentasi regulasi antardaerah juga seringkali menciptakan birokrasi yang berbelit, bahkan potensi pungutan liar, yang justru menghambat investasi dan mobilitas barang/jasa. Risiko praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di tingkat lokal juga menjadi momok yang dapat mengikis potensi ekonomi dan kepercayaan publik.
Singkatnya, otonomi wilayah adalah instrumen ampuh yang berpotensi menjadi akselerator pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan daerah, integritas kepemimpinan, dan kemampuan untuk berkolaborasi, bukan hanya berkompetisi, demi kemajuan ekonomi nasional secara keseluruhan. Tanpa itu, otonomi bisa menjadi penghambat, bukan pendorong.