Mengukuhkan Pilar Informasi: Analisis Kebijakan Siaran Publik TVRI dan RRI di Era Digital
Sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), TVRI dan RRI memegang mandat vital sebagai perekat bangsa, penyedia informasi, edukasi, dan hiburan yang netral serta berpihak pada kepentingan publik. Analisis kebijakan siaran publik mereka menjadi krusial untuk memastikan relevansi dan efektivitas di tengah lanskap media yang terus berubah.
Mandat dan Kekuatan Kebijakan
Kebijakan siaran TVRI dan RRI berakar pada Undang-Undang Penyiaran, mengamanatkan fungsi pelayanan publik yang meliputi penyediaan informasi akurat, edukasi cerdas, pelestarian budaya, serta fasilitasi dialog publik. Kekuatan utama mereka terletak pada jangkauan nasional yang luas, warisan kepercayaan publik, dan potensi sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan. Kebijakan ini secara ideal mendorong konten yang mengedepankan persatuan, keragaman, serta penanaman nilai Pancasila.
Tantangan di Era Disrupsi
Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan signifikan di era digital. Disrupsi teknologi, kompetisi ketat dari media swasta dan platform digital, serta isu pendanaan yang kerap terbatas, menuntut adaptasi fundamental. Relevansi konten bagi generasi muda, kecepatan respons terhadap isu aktual, dan kapasitas untuk melawan disinformasi juga menjadi pekerjaan rumah besar. Kebijakan yang statis akan membuat LPP tertinggal, kehilangan daya tarik, dan gagal memenuhi mandatnya di tengah banjir informasi.
Arah Kebijakan dan Peluang Adaptasi
Untuk tetap relevan, kebijakan siaran publik TVRI dan RRI harus berorientasi pada inovasi dan adaptasi multiplatform. Ini mencakup integrasi penuh ke platform digital (streaming, podcast, media sosial), pengembangan konten yang lebih interaktif dan lokal, serta penguatan jurnalisme investigasi yang independen dan berbasis data. Kebijakan juga perlu mendorong transparansi dalam pengelolaan dan akuntabilitas kepada publik, memastikan independensi dari intervensi politik dan kepentingan kelompok tertentu. Pendanaan yang stabil dan berkelanjutan, bukan sekadar subsidi, juga harus menjadi bagian dari kebijakan strategis agar LPP mampu bersaing dan berinovasi.
Kesimpulan
Kebijakan siaran publik TVRI dan RRI bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan kompas yang menuntun mereka dalam melayani bangsa. Analisis berkelanjutan, kemauan untuk beradaptasi, dan keberanian berinovasi adalah kunci agar kedua LPP ini terus mengukuhkan perannya sebagai pilar informasi, edukasi, dan perekat keberagaman di Indonesia, bukan hanya sebagai peninggalan masa lalu, melainkan sebagai penentu arah di masa depan.
