Naga di Kursi Kemudi: Membedah Politik Tiongkok Kontemporer
Politik Tiongkok adalah sebuah fenomena unik yang didominasi oleh satu kekuatan tunggal: Partai Komunis Tiongkok (PKT). Tidak seperti sistem demokrasi Barat yang multipartai, di Tiongkok, PKT memegang kendali mutlak atas setiap aspek pemerintahan, militer, dan sebagian besar kehidupan sosial.
Inti dari sistem ini adalah sentralisasi kekuasaan. Keputusan-keputusan besar dibuat oleh Komite Tetap Politbiro PKT, yang beranggotakan tujuh atau sembilan individu paling berkuasa, dengan Sekretaris Jenderal PKT—saat ini Xi Jinping—sebagai figur sentral. Xi Jinping sendiri memegang tiga posisi kunci: Sekretaris Jenderal PKT, Presiden Republik Rakyat Tiongkok, dan Ketua Komisi Militer Pusat, mengonsolidasikan kekuatan politik, administratif, dan militer dalam satu tangan.
Legitimasi PKT tidak berasal dari pemilu multi-partai, melainkan dari kemampuannya untuk mengantarkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ini adalah semacam "kontrak sosial" tidak tertulis: rakyat menerima dominasi PKT asalkan partai mampu meningkatkan standar hidup dan menjaga ketertiban sosial. Untuk menjaga stabilitas ini, PKT menerapkan kontrol ketat atas informasi, media, dan internet (dikenal sebagai "Great Firewall"), serta mengawasi aktivitas masyarakat.
Meskipun sistemnya sangat terpusat, Tiongkok menghadapi tantangan internal seperti kesenjangan ekonomi, masalah lingkungan, dan demografi yang menua. Di panggung global, politik Tiongkok semakin asertif, memproyeksikan kekuatan melalui inisiatif seperti "Belt and Road" dan menegaskan klaim teritorialnya, membentuk ulang lanskap geopolitik dunia.
Singkatnya, politik Tiongkok adalah mesin yang sangat terpusat dan digerakkan oleh satu partai yang mengutamakan stabilitas dan pembangunan ekonomi sebagai pilarnya, sementara ambisi globalnya terus membentuk ulang tatanan dunia. Memahami dominasi PKT adalah kunci untuk mengurai kompleksitas Tiongkok modern.