Politik Transaksional: Ketika Kekuasaan Hanya Sebatas Harga
Politik, seharusnya menjadi arena perjuangan gagasan dan visi untuk kemaslahatan bersama. Namun, di banyak belahan dunia, termasuk Indonesia, kita kerap menyaksikan fenomena yang dikenal sebagai politik transaksional. Ini bukan tentang ideologi atau program jangka panjang, melainkan kalkulasi pragmatis: pertukaran kepentingan, dukungan, atau bahkan jabatan demi keuntungan sesaat.
Dalam skema politik transaksional, keputusan politik tidak didasarkan pada kebutuhan publik atau visi pembangunan, melainkan pada negosiasi untuk mendapatkan imbalan tertentu. Bentuknya bisa beragam: dukungan suara ditukar dengan jabatan, kebijakan publik dibentuk demi keuntungan segelintir pihak, atau dana kampanye yang berujung pada "balas budi" pasca-pemilu. Arena politik berubah menjadi pasar, di mana kekuasaan dan jabatan menjadi komoditas, bukan amanah.
Dampak dari politik transaksional sangat merusak. Pertama, ia mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik, karena rakyat melihat elite lebih sibuk bertransaksi daripada melayani. Kedua, ini membuka lebar pintu korupsi dan kolusi, di mana kepentingan umum tergadaikan demi kepentingan sesaat. Akibatnya, pembangunan menjadi tidak merata, kebijakan publik tidak efektif, dan cita-cita demokrasi yang sesungguhnya – yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat – menjadi kabur dan kehilangan esensinya.
Singkatnya, politik transaksional adalah antitesis dari politik ideal yang berorientasi pada visi, program, dan kesejahteraan bersama. Ia mereduksi kompleksitas tata negara menjadi sekadar tawar-menawar, meninggalkan ruang hampa bagi idealisme dan pengabdian. Mengatasi fenomena ini membutuhkan komitmen kuat terhadap integritas, transparansi, dan kembalinya politik pada esensinya: pengabdian untuk masa depan yang lebih baik.