Ilmu Gratis, Akses Adil? Menelisik Dampak Kebijakan ‘Free Learning’
Kebijakan pembelajaran ‘free’ atau gratis semakin populer, menawarkan akses tanpa biaya ke berbagai materi edukasi, mulai dari kursus online (MOOCs) hingga sumber daya terbuka. Ide utamanya adalah mendemokratisasi pendidikan, menghilangkan hambatan finansial agar ilmu pengetahuan dapat dijangkau oleh siapa saja, di mana saja. Namun, apakah ‘gratis’ selalu berarti ‘akses yang lebih baik dan merata’? Pertanyaan ini perlu ditelaah lebih dalam.
Di satu sisi, ‘free learning’ jelas membawa dampak positif terhadap akses. Ia membuka pintu bagi individu yang sebelumnya terhalang biaya, memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan baru, mengejar minat, atau bahkan meningkatkan prospek karier. Bagi masyarakat di daerah terpencil atau berkembang, ini bisa menjadi jembatan penting menuju informasi dan pengetahuan global. Fleksibilitas waktu dan tempat juga mendukung pembelajaran seumur hidup.
Namun, ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kualitas dan keberlanjutan. Materi gratis seringkali kurang mendapatkan pembaruan atau dukungan interaktif, karena tidak ada model bisnis yang jelas untuk mendanai pengembangan berkelanjutan. Kedua, kesenjangan digital. Akses gratis hanya bermanfaat jika seseorang memiliki perangkat dan koneksi internet yang stabil, yang mana tidak semua orang memilikinya, sehingga justru memperlebar jurang bagi mereka yang tidak beruntung. Ketiga, motivasi dan penyelesaian. Tanpa komitmen finansial, tingkat penyelesaian kursus gratis cenderung rendah. Selain itu, kurangnya akreditasi atau pengakuan formal bisa mengurangi nilai materi gratis di mata pemberi kerja atau institusi pendidikan. Terakhir, banjir informasi dapat membuat pengguna kesulitan memilah materi yang berkualitas dan relevan.
Jadi, meskipun kebijakan pembelajaran ‘free’ secara teori menjanjikan akses yang lebih luas, praktiknya tidak selalu sesederhana itu. ‘Gratis’ seringkali datang dengan biaya tersembunyi, baik dari segi kualitas, dukungan, maupun persyaratan infrastruktur. Untuk mencapai akses pembelajaran yang benar-benar adil dan efektif, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, tidak hanya berfokus pada penghapusan biaya, tetapi juga pada penyediaan infrastruktur yang memadai, jaminan kualitas, dan dukungan belajar yang komprehensif.